Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Kepulauan Riau secara online dapat diakses melalui pst.bps.go.id. Silahkan kunjungi kepri.bps.go.id untuk mengunduh publikasi dan layanan live chat melalui whatapps official ; silastik.bps.go.id untuk konsultasi online; bps2100@bps.go.id untuk permintaan data melalui e-mail; dan romantik.web.bps.go.id untuk permintaan rekomendasi statistik.

Apabila ada hal-hal yang ingin dilaporkan terkait suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Pengaduan dapat disampaikan dengan mengklik: Pengaduan atau Lapor - #MENCATATINDONESIA

Telah Rilis Publikasi Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2024 dapat di akses disini

Insight dari Ombudsman Kepri

10 September 2021 | Kegiatan Statistik Lainnya

Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPS Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara berkesinambungan dari sejak pertama kali dicanangkannya pada tanggal 18/06/2020. Upaya perubahan dengan konsisten kerap dilakukan terhadap keenam pilar area perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempererat kolaborasi dan koordinasi dengan instansi lain. Kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud keseriusan BPS dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H, selaku Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau menerima kedatangan tim BPS di ruang kerja nya. Rahmad Iswanto, SST, M.Si, Kepala BPS Kota Batam sebagai ketua rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja sekaligus berkonsultasi mengenai pelayanan publik dan penguatan pengawasan melalui pengendalian gratifikasi. Topik utama perbincangan tersebut menjadi insight bagi insan BPS yang hadir pada saat itu.

Kolaborasi BPS Prov Kepri dengan Perwakilan Ombudsman Prov Kepri menumbuhkan energi positif untuk mengawal perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan BPS. Energi positif ini perlu ditularkan kepada seluruh jajaran BPS se-Prov Kepri. Oleh karena nya, digagas sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan wawasan tentang pelayanan prima dan penguatan pengawasan kepada insan BPS. Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri sangat mendukung agenda kegiatan FGD Standar Pelayanan Publik yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 nanti.

Berita Terkait